SEBERAPA EFEKTIF BLSM UNTUK RAKYAT DENGAN KENAIKAN HARGA YANG LAIN
Prof Sugiyanto diantaranya mengatakan stabilitas fiskal Indonesia masih mengancam, antara lain dengan indikasi melemahnya kurs rupiah serta meningkatnya inflasi. Hal tersebut berimbas pada defisit APBN dan meningkatnya nilai pendapatan.
“Untuk mengatasi hal itu, tindakan antisipasi yang dilakukan antara lain dengan menaikkan tingkat suku bunga untuk menekan spekulasi valas dan mengerem inflasi,” paparnya.
Di sisi lain pemerintah mengalami dilema yakni dengan mengurangi subsisdi BBM yang bertujuan untuk menurunkan defisit, (namun) dengan cara terpaksa menaikkan tingkat suku bunga yang justru dapat meningkatkan defisit. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan memberikan BLSM pun sebenarnya tidak berimbas terhadap pengurangan defisit anggaran negara karena nilai inflasi yang masih tinggi akibat dinaikkannya suku bunga.
“Karena program BLSM sudah digulirkan, maka yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar sesuai tujuan dan sasaran. Selain itu yang terpenting adalah dengan melakukan operasi besar yakni mengamputasi korupsi,” tambahnya.
Pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi malam ini. Harga BBM jenis premium dari Rp 4,500 menjadi Rp 6,500. Sedangkan, solar menjadi Rp 5,500 dari sebelumnya Rp 4,500.
Pengamat politik senior AS Hikam menilai, ekspektasi pemerintah dan publik yang pro dengan kebijakan tersebut adalah jika sudah diumumkan resmi, semuanya akan "plong", tidak lagi ada protes, and life goes on!
"Proses hukum dan politik toh sudah dijalankan dan sebagai warganegara yang konon menganut sistem demokrasi, tentu keputusan yang sudah diambil melalui mekanisme yang sah, harus ditaati,"
Namun demikian, seperti halnya masalah kehidupan yang lain, dinamika suatu kebijakan publik tidak pernah sederhana. Begitu juga dinamika pasca-kenaikan harga BBM, bisa jadi tidak semulus ekspektasi Pemerintah dan publik. Sebab, di lapangan selalu ada kesenjangan antara kebijakan resmi dan pelaksanaannya.
"Harga yang dipatok di atas, belum tentu berlaku persisi sama di seluruh wilayah negeri. BLSM yang berlaku untuk 4 bulan itu, masih dipertanyakan apakah terus efektif bagi masyarakat miskin setelah bulan ke- 5 dan seterusnya," ungkapnya.
Menristek era Pemerintahan Gus Dur ini, menjelang pelaksanaan Pemilu, politisasi kenaikan harga BBM akan makin menguat dan ini perlu diantisipasi agar tak ada manipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, bantuan langsung sementara masyarakat dapat langsung dibagikan setelah kenaikan harga BBM diumumkan.
"Kalau diumumkan malam ini, itu (BLSM) langsung dibagikan. Supaya apa yang dijanjikan pemerintah, BLSM dan program terkait lainnya dapat diterima masyarakat,"
Ia menambahkan, untuk tahap pertama terdapat 14 titik mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali.
Menurut dia, belum semua rumah tangga sasaran dapat diberikan langsung mengingat luas dan besarnya jumlah sasaran. Distribusi akan dilakukan bertahap, untuk itu ia meminta agar masyarakat tetap tenang.
"Bayangkan 15,5 juta. Tiap hari PT Pos mampu mencetak hanya sekitar 900 ribu. Jadi, tiap hari terus bertahap. Senin di titik mana, selasa di titik mana, demikian seterusnya. Jadi, ini perlu ketenangan dari masyarakat," katanya, seperti dilansir Antara.
Namun demikian, ia memastikan kartu BLSM dapat terdistiribusi pada rumah tangga sasaran yang telah ditetapkan.
Seperti diberitakan, pemerintah akan menyalurkan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran sebesar Rp150.000 perbulan selama empat bulan. BLSM tersebut rencannaya akan langsung disalurkan dua bulanan.
Kebijakan ini diambil sebagai salah satu kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. BLSM menjadi salah satu bantalan bagi masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM bersubsidi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar