Pekembangan Ekonomi Rakyat

Perkembangan dan keadaan koperasi ekonomi di Indonesia saat ini

Perkembangan dunia saat ini telah memasauki sebuah era baru dalam berbagai bidang dan sendi kehidupan masyarakat dunia. Perkembangan yang bisa kita sebut sebagai era globalisasi, pada era ini semakin hilanglah batasan dan semakin terbukanya masyarakat untuk mendapat informasi. Salah satu ciri dari era globalisasi ini adalah munculnya istilah perdagangan bebas, dimana masing masing individu dipermudah dalam hal melakukan hubungan dagang antara satu sama lainnya tanpa adanya batasan atau halangan yang berarti. Berbagai kesepakatan, jalinan kerjasama, perjanjian multilateral, berbagai kelompok negara maju dan berkembang, penyatuan mata uang, dan lain-lain, merupakan suatu wujud dari lintas batas geografis-regional menuju pada kepentingan ekonomi internasional yang tak terhindarkan. Hal ini bisa kita lihat bahwa saat ini tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri dan tidak menerima imbas dari era globalisasi ini baik imbas itu positif ataupun negatif terhadap negara itu sendiri. Disini kita bisa mellihat bagaimana negara kita ini menghadapi tantangan kedepan dari imbas globalisasi ini.
Khusus di bidang ekonomi, globalisasi menampilkan bentuknya dengan prinsip perdagangan bebas dan perdagangan di tingkat dunia (world trade). Dengan demikian globalisasi ekonomi ini mengarah pada suatu aktifitas yang muItinasional. Ungkapan lain untuk proses ini dinamakan juga sebagai "universalisasi sistem ekonomi" (the universalization of the economic system), Berbagai institusi-institusi perekonomian dunia akan "dipaksa" untuk mengikuti pergulatan di dalamnya, termasuk dalam hal ini tentu saja berlaku bagi badan-badan usaha koperasi yang banyak digeluti oleh usaha ekonomi rakyat di Indonesia. Koperasi sebagai salah satu bentuk dari perekonomian kerakyatan yang bersumber dari UUD 1945 dan Pancasila yang mengandung ciri khas dari bangsa ini (gotong royong) sanggupkah menghadapi tantangan dari era globlisasi sekarang ini ?. Bagi Indonesia, jelaslah bahwa implikasi dari perdagangan bebas ini adalah pentingnya upaya untuk membuka ketertutupan usaha, peluang, dan kesempatan, terutama bagi usaha koperasi yang menjadi salah satu pola usaha ekonomi rakyat. Hal ini menjadi sangat penting karena produk yang dihasilkan dari Indonesia harus berkompetisi secara terbuka tidak hanya di pasar dalam negeri, melainkan juga di luar negeri/pasar internasional.

• Beberapa Masalah yang Dihadapi Koperasi Indonesia

Terlepas dari pertumbuhan koperasi kita yang bisa dibilang cukup signifikan ini ada juga masalah-masalah yang menyerang koperasi di Indonesia ini, beberapa masalah ini antara lain adalah masalah dalam bidang structural dan dalam bidang pengembangan usaha.

Dalam bidang structural koperasi masalah tersebut dapat kita kelompokan sebagai berikut :

1.     Kelembagaan koperasi yang belum mampu mendorong perkembangan usaha diakibatkan kurangnya kekuatan, struktur dan pendekatan pengembangan kelembagaan yang kurang memadai selain itu bisa dibilang bahwa koperasi Indonesia belum terlalu fleksibel dalam hal peluasan dan perkembangan usaha.

2.     Alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, dalam hal ini struktur organisasi umumnya kurang terampil dalam menghadapi masalah yang muncul pada koperasi dan dalam hal kreatifitas perkembangan usaha koperasi tersebut ditambah lagi Mekanisme hubungan dan pembagian kerja antara Pengurus, Badan Pemeriksa dan Pelaksana Usaha (Manajer) masih belum berjalan dengan serasi dan saling mengisi.

Sedangkan dalam bidang perkembangan usaha masalah yang masih dapat kita temui antara lain adalah :

1.     Dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia.

2.     Terbatasnya modal yang tersedia khususnya dalam bentuk kredit dengan persyaratan lunak untuk mengembangkan usaha, terutama yang menyangkut kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota, di luar kegiatan program pemerintah. Selain itu koperasi masih belum mampu melaksanakan pemupukan modlal sendiri yang mengakibatkan sangat tergantung pada kredit dari bank walaupun biayanya lebih mahal.

Selain dua pokok masalh diatas bisa dibilang banyak masalah lain yang menghalangi koperasi di Indonesia untuk mencapai tujuan dari koperasi tersebut.

Di antara penduduk Indonesia itu, sebanyak dua juta jiwa berprofesi sebagai nelayan. Dan sumber daya laut Indonesia sangat luar biasa dengan garis pantai mencapai 104.000 km dan terdiri dari 17.504 pulau. Namun kenyataannya, sebagian para nelayan itu masih hidup dalam garis kemiskinan.

Karena itu, Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, merasa sangat bangga dan mengapresiasi acara Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan (KTN) di Provinsi Riau yang digelar di Rokan Hulu, Riau. Acara ini digelar bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi Riau yang ke-66.

Syarif menyampaikan bahwa jumlah koperasi di Indonesia saat ini mencapai 194.295 unit, termasuk di dalamnya 1.472 unit koperasi nelayan yang tersebar di 23 provinsi. Karena itu ia mengimbau kepada para kelompk tani nelayan dan anggota masyarakat yang belum bergabung dalam koperasi, untuk segera bersama-sama bergabung sehingga bisa mengembangkan usaha.

Saat ini, jelasnya, koperasi Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama kurun waktu 66 tahun, koperasi Indonesia pun telah memerikan andil, bersama dengan pelaku ekonomi lainnya, dalam meningkatkan usaha kecil menengah. Misalnya, dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan beragam program. Di antaranya, program peningkatan kualitas SDM nelayan, peningkatan akses permodalan, peningkatan sarana produksi dan perluasan jaringan pemasaran.

Soal nelayan, lanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui surat keputusan bersama (SKB). Untuk akses permodalan misalnya, ada program penyediaan modal bagi koperasi, kredit usaha rakyat, LPDB dan perbankan

Dalam kesempatan ini, di daerah yang dikenal dengan Kota Seribu Suluk tersebut, Syarif Hasan memuji pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu, dan juga Riau. Pertumbuhan ekonomi di Rokan Hulu yang mencapai 8 persen ini melebih tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,4 persen.
http://www.rmol.co/read/2013/06/06/113442/Syarif-Hasan-Ajak-Nelayan-Bergabung-di-Koperasi-untuk-Kembangkan-Usaha-

http://ocianjar.blogspot.com/2011/11/perkembangan-dan-keadaan-koperasi-di.html

Cara Pembiayaan Pembangunan Indonesia

Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia 

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.

Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :

• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan

• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya.

 PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Secara garis besar sumber penerimaan Negara berasal dari :

·         Penerimaan dalam negeri

·         Penerimaan pembangunan

1.      PENERIMAAN DALAM NEGERI

Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal masa pemerintahan Orde baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.

Namun dengan mulai tidak menentunya hatga minyak dunia. Maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi. 

2. PENERIMAAN PEMBANGUNAN

Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintan, namun karena laju pembangunan yang demikian cepet, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya)

PERKIRAAN PENGELUARAN NEGARA

Secara garis besar,pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua yakni.

A. Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin Negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin,diantaranya:

·         Pengeluaran untuk belanja pegawai

·         Pengeluaran untuk belanja barang

·         Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

·         Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

·         Pengeluaran lain lain

B. Pengeluaran pembangunan

Secara garis besar,yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

·         Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.

·         Pengeluaran pembangunan  untuk anggaran pembangunan daerah( Dati I dan II )

·         Pengeluaran pembangunan lainnya

DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:

A. Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

·         Produksi minyak rata-rata per hari

·         Harga rata-rata ekspor minyak mentah

B. Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

·         Pajak penghasilan

·         Pajak pertambahan nilai

·         Bea masuk

·         Cukai

·         Pajak ekspor

·         Pajak bumi dan bangunan

·         Bea materai

·         Pajak lainnya

·         Penerimaan bukan pajak

·         Penerimaan dari hasil penjualan BBM

Uang dan Pembiayaan Pembangunan

Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi uang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya uang dalam kehidupan, semua orang mau mengorbankan tenaga dan pikiran untuk memperoleh uang tersebut. Uang bagi pemerintah diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan ekonomi dan transaksi dengan negara lain.

         Uang sebagai alat pembayaran, dalam hal peredarannya juga perlu dikendalikan. Mengingat peredaran uang yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya inflasi dikarenakan jumlah yang beredar terlalu banyak sehingga keadaan seperti itu membuat harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan oleh karena itu perlu dikendalikan.

            Pada kali ini saya akan membahas tentang Uang dan Pembiayaan Pembangunan.

A.    Uang 

B.     Pembiayaan Pembangunan

Seperti yang kita ketahui setiap negara pasti terus menerus melakukan pembangunan guna mencapai negara yang lebih sejahtera dan maju, pembangunan dilakukan juga oleh Indonesia selaku negara yang sedang berkembang. Adapun sumber pembiayaan pembangunan yang utama adalah berasal dari pajak tapi pajak bukan satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan ada sumber lainnya dan ada beberapa sumber juga yang dapat dijadikan sumber alternative.

Empat sumber konvensional untuk pembiayaan pembangunan adalah sumber-sumber domestik untuk pembiayaan pembangunan yang secara garis besar dikategorikan bersumber dari pajak dan non pajak. Sumber kedua adalah investasi asing baik yang berupa penanaman modal asing langsung maupun arus masuk modal swasta lainnya. Sumber ketiga adalah perdagangan internasional yang bisa diarahkan sebagai motor dari pembangunan. Sumber keempat adalah utang dan bantuan luar negeri.

Kajian mengenai sumber-sumber domestik untuk pembiayaan pembangunan menunjukkan bahwa ketersediaan dan mobilisasi sumber-sumber dana domestik, merupakan prasyarat bagi pembentukan modal riil dan, pada gilirannya, pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika sumber-sumber dimobilisasi dan ditransformasikan secara efisien menjadi kegiatan produktif. Penciptaan sumber-sumber domestik untuk menabung dan mananamkan modal secara produktif merupakan landasan utama pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber kedua untuk pembiayaan pembangunan yaitu investasi asing. Pembahasan lebih fokus pada penanaman modal asing sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara menunjukkan bahwa penanaman modal asing merupakan aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun utang luar negeri. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan PMA tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (misalnya utang luar negeri).

Sumber ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu perdagangan internasional dimana perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional. 

Sumber keempat dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu utang dan bantuan luar negeri. Berdasarkan pengalaman yang panjang, jika pinjaman tidak direncanakan secara matang dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak dialokasikan secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan secara efisien, maka utang luar negeri akan dapat menimbulkan masalah besar dan bahkan menyebabkan fiscal unsustainable. Sejalan dengan amanat GBHN 1999 bahwa Indonesia harus meningkatkan kemampuan pengelolaan dana pinjaman luar negeri dengan tujuan akhir adalah mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu manajemen utang luar negeri harus diperbaiki bahkan diubah untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatannya dan dikontrol sampai pada level yang aman.

Selain empat sumber konvensional utama untuk pembiayaan pembangunan tersebut di atas, terdapat beberapa usulan sumber dana inovatif untuk pembiayaan pembangunan. Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan yang berbeda karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.  

Sumber :

Haryana, Toni dan Rani Dwi R.T, Dita. 2007. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X. CV Regina. Bogor.

http://rakilmu.blogspot.com/2010/04/perkembangan-dana-pembangunan-di.html

http://fileq.wordpress.com/2012/02/20/proses-penyusunan-apbn/

http://fadhli-rahman.blogspot.com/2011/05/perkiraan-penerimaan-negara.html

http://haris14.wordpress.com/2011/05/16/perkiraan-pengeluaran-negara/

Wanita dengan angka kematian

Angka Kematian Wanita Akibat Kanker Paru-paru Meningkat

Hingga pertengahan dekade ini, angka kematian wanita di Eropa akibat kanker paru-paru meningkat lebih tinggi daripada akibat kanker payudara. Itulah pernyataan resmi dari hasil penelitian Department of Epidemiology, University of Milan, Italia dan Cancer Epidemiology Unit, University of Lausanne, Swiss, yang dipublikasikan. Bahkan kondisi tersebut sudah terjadi di Inggris dan Polandia.

Para peneliti menyatakan, pada tahun 2013 diperkirakan 82.640 wanita dari seluruh negara di Eropa akan meninggal akibat penyakit kanker paru-paru atau dalam perbandingan adalah 14 kematian per 100.000 wanita. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 7% sejak tahun 2009.

“Jika angka perbandingan kematian antara kanker paru-paru dan kanker payudara ini terus berlawanan, maka pada tahun 2015 kanker paru-paru akan menjadi penyebab kematian akibat kanker tertinggi di seluruh Eropa. Kondisi ini terjadi tertinggi di Inggris dengan 21,2 kematian per 100.000 wanita dan di Polandia dengan 17,5 kematian per 100.000 wanita,” ungkap Professor Carlo La Vecchia (MD), Kepala Department of Epidemiology dari Itali.

Meski kanker paru-paru menjadi penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada pria, yaitu diperkirakan 187.000 kematian atau 37,2 kematian per 100.000 pria, namun jumlah tersebut menurun 6% dibandingkan tahun 2009.

Apakah Penyakit ini karena Asap Rokok?

Para ahli percaya rokok dapat menyebabkan kanker paru dengan merusak sel yang melapisi paru-paru. Ketika Anda menghirup asap rokok, yang penuh dengan zat penyebab kanker (karsinogen), perubahan pada jaringan paru-paru segera dimulai. Pada awalnya, tubuh Anda mungkin dapat memperbaiki kerusakan ini. Tetapi dengan paparan berulang, sel-sel normal yang melapisi paru-paru Anda akan semakin rusak. 

Namun, bagi mereka yang tidak pernah merokok atau menjadi perokok pasif secara jangka panjang juga dapat mengakitbatkan kanker paru. 

"Perubahan sel normal menjadi ganas atau kanker diakibatkan oleh dua hal besar yaitu pajanan tehadap bahan-bahan "karsinogenik" seperti rokok (gaya hidup) dan 'bakat' atau kerentanan dari sel-sel itu sendiri," jelas Aru yang kini menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI).

Menurut Prof. La Vecchia, “Tingginya angka penyakit kanker paru-paru diakibatkan dari meningkatnya perilaku merokok pada wanita berusia muda karena perubahan sosio kultural di akhir tahun 60an dan 70an. Namun sebenarnya angka wanita muda perokok di Eropa berangsur-angsur menurun, sehingga angka kematian akibat kanker paru-paru ini baru akan turun setelah tahun 2020 yaitu dengan perkiraan 15 kematian per 100.000 wanita.”

Menurut Professor Fabio Levi (MD), Kepala Cancer Epidemiology Unit dari Swiss, “Hasil dari penelitian ini akan menjadi kunci pesan utama kepada pemerintah Uni Eropa untuk melakukan kontrol konsumsi tembakau. Jika banyak yang mau berhenti merokok atau tidak merokok sama sekali maka ratusan ribu nyawa akan tertolong dari kematian akibat kanker.”

Bagaimana dengan Indonesia? Mungkin belum ada riset yang menunjukkan angka pasti jumlah kematian karena kanker paru-paru akibat polusi udara rokok. Namun, secara keseluruhan penduduk Indonesia memiliki resiko tinggi mengalami hal yang sama. Persentase terjadinya kanker paru-paru signifikan lebih tinggi pada wanita Asia.

Situs About.com melansir, 10-15 persen kanker paru-paru terjadi pada mereka yang bukan perokok. Sementara 50 persen lainnya terjadi pada mantan perokok. Dua pertiga dari non-perokok yang menderita kanker paru-paru adalah wanita, dan 20 persen kanker paru pada wanita terjadi pada individu yang tidak pernah merokok.   

So, bagi para perokok, selamatkan ibu dan saudara, anak dan cucu, orang-orang yang Anda cintai, dan selamatkanlah dirimu sendiri. 

BLSM UNTUK RAKYAT

 SEBERAPA EFEKTIF BLSM UNTUK RAKYAT DENGAN KENAIKAN HARGA YANG LAIN
Prof Sugiyanto diantaranya mengatakan stabilitas fiskal Indonesia masih mengancam, antara lain dengan indikasi melemahnya kurs rupiah serta meningkatnya inflasi. Hal tersebut berimbas pada defisit APBN dan meningkatnya nilai pendapatan.
“Untuk mengatasi hal itu, tindakan antisipasi yang dilakukan antara lain dengan menaikkan tingkat suku bunga untuk menekan spekulasi valas dan mengerem inflasi,” paparnya.

Di sisi lain pemerintah mengalami dilema yakni dengan mengurangi  subsisdi BBM yang bertujuan untuk menurunkan defisit, (namun) dengan cara terpaksa menaikkan tingkat suku bunga yang justru dapat meningkatkan defisit. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan memberikan BLSM pun sebenarnya tidak berimbas terhadap pengurangan defisit anggaran negara karena nilai inflasi yang masih tinggi akibat dinaikkannya suku bunga.
“Karena program BLSM sudah digulirkan, maka yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar sesuai tujuan dan sasaran. Selain itu yang terpenting adalah dengan melakukan operasi besar yakni mengamputasi korupsi,” tambahnya.
Pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi malam ini. Harga BBM jenis premium dari Rp 4,500 menjadi Rp 6,500. Sedangkan, solar menjadi Rp 5,500 dari sebelumnya Rp 4,500.
Pengamat politik senior AS Hikam menilai, ekspektasi pemerintah dan publik yang pro dengan kebijakan tersebut adalah jika sudah diumumkan resmi, semuanya akan "plong", tidak lagi ada protes, and life goes on!
"Proses hukum dan politik toh sudah dijalankan dan sebagai warganegara yang konon menganut sistem demokrasi, tentu keputusan yang sudah diambil melalui mekanisme yang sah, harus ditaati,"

Namun demikian, seperti halnya masalah kehidupan yang lain, dinamika suatu kebijakan publik tidak pernah sederhana. Begitu juga dinamika pasca-kenaikan harga BBM, bisa jadi tidak semulus ekspektasi Pemerintah dan publik. Sebab, di lapangan selalu ada kesenjangan antara kebijakan resmi dan pelaksanaannya.
"Harga yang dipatok di atas, belum tentu berlaku persisi sama di seluruh wilayah negeri. BLSM yang berlaku untuk 4 bulan itu, masih dipertanyakan apakah terus efektif bagi masyarakat miskin setelah bulan ke- 5 dan seterusnya," ungkapnya.

Menristek era Pemerintahan Gus Dur ini, menjelang pelaksanaan Pemilu, politisasi kenaikan harga BBM akan makin menguat dan ini perlu diantisipasi agar tak ada manipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek yang merugikan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, bantuan langsung sementara masyarakat dapat langsung dibagikan setelah kenaikan harga BBM diumumkan.
"Kalau diumumkan malam ini, itu (BLSM) langsung dibagikan. Supaya apa yang dijanjikan pemerintah, BLSM dan program terkait lainnya dapat diterima masyarakat,"
Ia menambahkan, untuk tahap pertama terdapat 14 titik mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali.

Menurut dia, belum semua rumah tangga sasaran dapat diberikan langsung mengingat luas dan besarnya jumlah sasaran. Distribusi akan dilakukan bertahap, untuk itu ia meminta agar masyarakat tetap tenang.
"Bayangkan 15,5 juta. Tiap hari PT Pos mampu mencetak hanya sekitar 900 ribu. Jadi, tiap hari terus bertahap. Senin di titik mana, selasa di titik mana, demikian seterusnya. Jadi, ini perlu ketenangan dari masyarakat," katanya, seperti dilansir Antara.

Namun demikian, ia memastikan kartu BLSM dapat terdistiribusi pada rumah tangga sasaran yang telah ditetapkan.
Seperti diberitakan, pemerintah akan menyalurkan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran sebesar Rp150.000 perbulan selama empat bulan. BLSM tersebut rencannaya akan langsung disalurkan dua bulanan.
Kebijakan ini diambil sebagai salah satu kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. BLSM menjadi salah satu bantalan bagi masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM bersubsidi